KOLAKA — Pemerintah Kabupaten Kolaka kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kolaka. Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen jangka panjang pemerintah daerah dalam mengelola anggaran publik secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang dapat diberikan oleh BPK RI kepada sebuah entitas pemerintahan. Predikat ini menandakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bebas dari salah saji yang bersifat material, serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai.
Perjalanan meraih WTP selama sepuluh tahun berturut-turut bukanlah hal yang mudah. Setiap tahun, BPK melakukan pemeriksaan menyeluruh atas pengelolaan aset, pendapatan, belanja, dan kewajiban daerah. Kolaka berhasil melewati setiap proses audit dengan hasil memuaskan berkat sinergi antara pimpinan daerah, inspektorat, dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang saling bahu-membahu menjaga integritas data keuangan.
Keberhasilan ini semakin mempertegas posisi Kabupaten Kolaka sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah daerah berharap capaian ini dapat menjadi motivasi untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik dan penggunaan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Dengan diterimanya opini WTP yang ke-10 ini, Pemkab Kolaka menegaskan komitmennya untuk terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan standar pengelolaan keuangan daerah. Langkah selanjutnya adalah mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk program-program prioritas yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat transparansi melalui keterbukaan informasi publik.
